Anwar Bashori: Rupiah Digital Belum Menjadi Prioritas Urgen
Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, M. Anwar Bashori, memberikan pandangan mengenai urgensi pengembangan Rupiah Digital dalam uji kelayakan di DPR. Untuk diketahui, ulasan ini bersifat edukatif dan bukan merupakan rekomendasi jual atau beli atas aset keuangan tertentu.
Pandangan Terkait CBDC di Indonesia
Dalam proses uji kelayakan sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, M. Anwar Bashori menyampaikan perspektifnya mengenai pengembangan Central Bank Digital Currency (CBDC) atau Rupiah Digital. Menurutnya, implementasi mata uang digital bank sentral tersebut belum masuk dalam kategori urgensi tinggi saat ini bagi sistem pembayaran di Indonesia.
Anwar menekankan bahwa Bank Indonesia perlu melakukan kajian yang sangat mendalam dan berhati-hati sebelum memutuskan untuk meluncurkan Rupiah Digital secara luas. Fokus utama otoritas moneter saat ini tetap pada menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah dan efisiensi sistem pembayaran yang sudah berjalan, termasuk melalui inovasi yang sudah ada seperti QRIS dan BI-FAST.
Implikasi bagi Sektor Perbankan
Bagi investor ritel, pandangan ini memberikan sinyal bahwa kebijakan moneter Indonesia cenderung memilih pendekatan evolusioner dibandingkan revolusioner dalam hal digitalisasi mata uang. Stabilitas sistem perbankan konvensional dan digital yang ada saat ini tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional tanpa harus terburu-buru melakukan transisi ke CBDC yang berisiko mengubah lanskap likuiditas perbankan secara drastis.
Jika Rupiah Digital diimplementasikan terlalu cepat tanpa persiapan infrastruktur dan regulasi yang matang, dikhawatirkan akan memengaruhi struktur NIM atau margin bunga bersih bank komersial. Namun, dengan pernyataan bahwa hal tersebut belum urgen, pasar dapat melihat adanya komitmen BI untuk menjaga ekosistem perbankan saat ini agar tetap kondusif dan stabil bagi pertumbuhan kredit.
Stabilitas Moneter sebagai Prioritas
Pasar modal Indonesia sangat bergantung pada stabilitas moneter yang terjaga oleh Bank Indonesia. Keputusan untuk tidak memprioritaskan Rupiah Digital menunjukkan bahwa BI lebih mengutamakan instrumen kebijakan yang sudah teruji untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Investor perlu memperhatikan bagaimana arah kebijakan BI ke depan terkait digitalisasi keuangan. Meskipun Rupiah Digital belum urgen, inovasi teknologi keuangan lainnya yang mendukung efisiensi transaksi tetap akan didorong oleh regulator demi mempercepat inklusi keuangan di seluruh pelosok negeri.
FAQ Investor
Apa itu Rupiah Digital?
Rupiah Digital adalah mata uang digital yang diterbitkan dan dijamin oleh Bank Indonesia sebagai alat pembayaran sah yang setara dengan uang fisik.
Mengapa BI berhati-hati dengan Rupiah Digital?
BI mempertimbangkan risiko terhadap stabilitas sistem keuangan, likuiditas bank, serta kesiapan infrastruktur teknologi agar tidak menimbulkan gangguan pada ekonomi.
Sumber Resmi: CNBC Indonesia — Dipublikasikan 28 August 2026, 11:50 WIB
Ringkasan oleh Tim Riset Neo Borneo Saham Skuy — neoborneo.id/saham